Perkembangan teknologi komputer yang semakin maju semakin membuat batasan ruang dan waktu menjadi punah. Orang di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah saling berhubungan satu sama lainnya melalui jaringan internet. Mereka dapat berkomunikasi, mulai dari sekedar chatting, kirim file, sharing data, sistem tercentralisasi, toko online, perbankan, bahkan sebagai tempat black market atau pasar gelap.
Dengan berkembangnya jaringan infrastruktur dan teknologi jaringan bukan hanya memberikan manfaat bagi para penggunanya dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka, namun juga berdampak semakin meningkatnya sisi gelap kejahatan yang meraja lela. Ketidak seimbangan kebutuhan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan cyber di dunia maya terhadap para pelaku tindak kejahatan membuat cyber crime sangat sulit untuk dilakukan pengontrolan, investigasi dan penegakan hukum terhadap tindakan ilegal tersebut.
Mulai dari modus malware, virus, peretasan, penipuan melalui berbagai peranti keras mulai dari komputer, handphone, android, smart phone dan peranti elektronik lainnya. Motif utama para pelaku kejahatan tersebut adalah memperoleh keuntungan. Hal tersebut telah diungkapkan pada artikel blog ini sebelumnya yang mengungkapkan bahwa modus operandi kejahatan sebagian besar karena penipuan. Dengan memanfaatkan sisi kelemahan manusia di bidang pornografi, iming-iming hadiah, atau ketidak tahuan mereka tentang sistem security yang baik guna melindungi peranti mereka dari segala proses tindak kejahatan seperti scamming, virus, malware, trojan dan spam.
Mengutip dari ebook “Policing 2000:Exploring The Future of Crime, Communities and Policing” karya Joesph A. Schafer, Ed pada bab 7 tentang Masa Depan Metode Investigasi Para Penegak Hukum dalam mengumpulkan bukti digital menyatakan bahwa kesulitan di lapangan yang hanya mengandalkan kekuatan dan ketelitian sumber tenaga manusia sudah tidak realistis untuk diterapkan pada sebagian besar kasus cyber crime yang terjadi di dunia. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa para penjahat selangkah lebih maju dibandingkan dengan Polisi. Oleh karena itu, sebagian negara-negara maju sudah mulai mengadopsi dan mengembangkan Divisi Khusus Cyber Crime dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai implementasi teknologi, mulai dari perangkat keras yang handal dan dipadukan dengan kecanggihan peranti lunak yang dapat memecahkan kasus tersulit sekalipun. Oleh karena itu, banyak bermunculan teknnologi robot dalam membantu para penegak hukum dalam mengantisipasi kerumitan persoalan tersebut.
Kecepatan, kehandalan dan keakuratan informasi yang diperoleh merupakan alasan utama penggunaan teknologi robot. Di samping meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan cyber crime, juga mempercepat proses pelacakan lokasi sumber kejahatan dan identifikasi para pelakunya, sehingga lebih memperkecil besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan cara dan metode secara manual. Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan teknologi Pesawat tanpa awak pada luar angkasa bahkan mulai dipakai pada teknologi udara di berbagai belahan dunia untuk mengawasi area perbatasan teritorial dan sebagai pesawat tempur. Seperti diungkapkan oleh The Society of Police Futurists International pada Juli tahun 2000, ada lima isu utama yang diangkat dalam perbincangan dunia IT, yaitu :
- Perkembangan teknologi dan dampak terhadap proses penegakan hukum
- Prospek manajemen dan kepimpinan kepolisian dalam mengatasi cyber crime
- Tingkat kejahatan dan perspektif hukum dalam cyber crime di masa yang akan datang.
- Perspektif masa depan praktek Kepolisian di lapangan dan definisi filosofinya
- Perubahan demografi dan dampaknya terhadap sistem kepolisian (Youngs 2003).
Perkiraan di masa depan, tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam lembaga kepolisian dalam menangani kejahatan di dunia maya. Namun dari sisi SDM, mereka tentu akan melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan baik skill maupun peralatannya, sehingga metode investigasi akan mengalami perkembangan yang lebih baik.
Oleh karena itu faktor manusia dalam menuntaskan sebuah kasus menjadi sangat penting, apalagi dalam hal proses rekruitmen aparat kepolisian yang baru. Seorang investigator dalam bidang IT khususnya pasti akan dipilih berdasarkan disiplin ilmu yang berkompeten dengan bidang yang digeluti kelak, mulai latar belakang spelialisasi ilmu komputer, kedoteran, kimia, hukum, bahasa, keuangan, akutansi dan forensik.
Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang IT menjadi pendukung penting bagi pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus secara cepat dan tuntas. Meski demikian, mereka harus selektif dalam melakukan proses penyeleksian, baik mencakup bidang keamanan, teknis, ilmiah maupun metode kerja sama yang disepakati.
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada faktor yang tidak pentingnya dibandingkan dengan ketrampilan para penegak hukum dalam menguraikan dan menganalisa permasalahan kejahatan. Keterlibatan masyarakat sebagai objek hukum, sekaligus sebagai subjek atau pengguna teknologi juga memiliki peran kuat dalam menuntaskan dan meminimalisasi terjadinya cyber crime. Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan teknologi GPS, smart phone yang telah dilengkapi dengan tracking. Kondisi tersebut akan memudahkan bagi kepolisian dalam menelusuri tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, karena lokasi para penggunanya dapat dengan mudah dilacak dan ditelusuri, sehingga memudahkan pihak yang berwenang dalam proses penyelidikan (Youngs 2003).
Kesimpulan
Perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif ternyata juga memiliki efek negatif, yaitu memberikan kesempatan bermunculan tindak kejahatan dunia maya yang lebih berteknologi. Ketrampilan dan kemampuan para penegak hukum yang masih menggunakan metode lama, sangatlah sulit dalam menguraikan dan menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu penggunaan teknologi peranti keras yang maju, peranti lunak yang canggih bahkan dengan memanfaatkan sistem robot, maka diharapkan dapat mempermudah para penegak hukum melakukan investigasi kejahatan. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek teknologi juga memiliki peran kuat dalam melakukan investigasi guna mendapatkan barang-barang bukti digital yang dapat dipergunakan untuk menyeret si pelaku kejahatan di meja hijau.
Sumber
- Battelle. 2004. Battelle Panel’s Top Ten Innovations
For The War On Terror Headed By Technology Advances To Support Better
Intelligence, Decision-Making. Columbus, OH: Battelle.
Bryant, Vaughn M., and Dallas C. Mildenhall. n.d. Forensic Palynology: A New
Way to Catch Crooks. http://www.crimeandclues.com/pollen.htm.
Cowper, Thomas J. 2005. Personal communication. November 8.
Koenig, Dan. 2002. Investigation of Cybercrime and Technology-Related Crime.
National Executive Institute Associates.
http://www.neiassociates.org/cybercrime.htm.
Kurzeil, Raymond. 1990. The Age of Spiritual Machines. Cambridge, MA: MIT
Press.
Luftig, Micah A., and Stephen Richey. 2001. “DNA and Forensic Science.” New
England Law Review 35, no. 3: 609-613.
National Commission on Writing. 2004. Writing: A Ticket to Work or a Ticket
Out: A Survey of Business Leaders. http://www.writingcommission.org/.
Poinier, Jake. 2004. Fraud Finders. http://www.bus.lsu.edu/academics/accounting/faculty/lcrumbley/Fraud%20
finders.htm
Research and Development Working Group. 2000. The Future of Forensic DNA
Testing. Washington, DC: National Institute of Justice.
Roane, Kit R., and Dan Morrison. 2005. “The CSI Effect.” US News & World
Report 138, no. 15: 48-54.
Shachtman, Noel. 2005. “Spycam Force.” Wired Magazine issue 13.05.
http://www.wired.com.
Spring, Tom. 2004. “Three Minutes with Ray Kuzweil.” PC World 22, no. 12: 32.
Westcott, Kathryn. 2002. “Sniper Spy in the Sky.” BBC News Online, October 19.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2339519.stm.
Youngs, Alan C. 2003. “Law Enforcement 2003 and Beyond.” Law and Order 51, no.
4: 96-101.
Post a Comment